Melepaskan Anak-Anak Indonesia dari pengaruh ISIS

Pada Februari 2020 , pemerintah Indonesia mengumumkan tidak akan memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak. Namun, pemerintah membuka kemungkinan untuk pemulangan anak-anak di bawah usia sepuluh tahun tanpa pendamping. Sudah lebih dari setahun sejak pengumuman tersebut dan tidak ada kemajuan signifikan yang dibuat, sebagian karena situasi COVID-19 yang memburuk di Indonesia.

Reformasi Akuntabilitas yang Tidak Merata di Indonesia

Utamapos.com – Setelah Indonesia beralih ke demokrasi pada tahun 1999, reformasi akuntabilitas di parlemen dan birokrasi menjadi agenda. Pada tahun 2002, UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU 30/2002 membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai upaya untuk menyelesaikan warisan korupsi dari era otoriter Suharto.  Indonesia juga mereformasi tugas yang tumpang tindih dari badan audit yang ada, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.