Utamapos.com, Medan
Kasus Dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik.
Kabar yang beredar menyebutkan adanya hubungan terlarang antara Bupati Humbang Hasundutan dengan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berinisial SS. Kasus ini dikatakan terjadi disaat Bupati yang terpilih dulunya menjabat sebagai Wakil Bupati.
Informasi ini pertama kali muncul di media sosial Facebook melalui unggahan akun “Arjun Permana”, yang menyertakan foto dan keterangan yang menguatkan dugaan tersebut.
Viralkan Biar GAk Kebiasaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
” Pemimpin juga butuh selangkangan baru “
Jujur Sebagai Putra Asli Humbahas Aku Sungguh terkejut dan Kecewa dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang sekelas wakil bupati.
Beginikah kualitas WakilBupati Oloan Paniaran Nababan di Humbahas ini? Padahal sang wakil bupati memiliki seorang istri sah yang sangat baik menemaninya berkarir Erma Simbolon. Atau mungkin Pak Wakilbupatinya yang dungu atau bahkan tidak tau diri??
Pantaskan seorang Lelaki yang sudah beristri bersayang sayangan mesra dengan perempuan lain?? Apalagi dia Oloan Paniaran Nababan seorang wakil bupati. Yang seharusnya Wakil Bupati memimpin masyarakat dengan baik.
Yang Paling gak masuk akal ku pelakor nya seorang ASN lagi,di pemprov sumut mbak janda Sari Simanjuntak, kebetulan gak bisa di tag gak tau kenapa akunnya di tutup mungkin karena sudah mau ketahuan boroknya.
Jujur memang betul betul gak nyangka aku Wakil Bupati di kampungku isi otaknya selangkangan. Patutlah ga maju maju Humbahas,pemimpinnya pun otak selakangan otak mesum , gimana mau memajukan Humbahas oalah.
Sangkin mesranya dengan sombongnya pak wakil bupati menyombongkan jabatan sebagai wakil bupati untuk mengurus urusan ( Percakapan Lengkap dapat didengar di rekaman). Bisa dilihat di foto bagaimana pak wakil bupati Oloan Paniaran Nababan mendampingi Sari Simanjuntak ( Pelakor , ASN Pemprov) untuk menemui ayah gubernur Edy Rahmayadi untuk membuat Sang Kekasih ( Sari SImanjuntak) menjadi Kabid PUPR Provinsi Sumut karena sang kabid UPT ESDM Labuhan Batu Ibu Sari Simanjuntak kebetulan gila proyek ( Mata Duitan) , dasar ga tau malu.
Teruntuk Para pimpinan di negeri ini tolong yang seperti ini langsung ditindaklanjuti, jangan sampai kebiasaan , nanti jadi terikut ikut pemimpin daerah lainnya?? Atau jangan jangan memang gini nya kualitas para pejabat? Tukang Selingkuh ?? Otak Selangkangan? Menganggarkan Kekuasaan?
Pemimpin Itu Ngurus MAsyarakat Bukan Ngurus Selangkangan, gaji masih dari pajak rakyat aja sok sokan selingkuh selingkuh. “. Tulis Arjun Permana dalam unggahannya.
Merasa difitnah, SS melaporkan pemilik akun ke Polda Sumut. Meskipun kasus ini sebelumnya telah ditangani oleh Poldasu, transparansi perkembangan penyelidikan masih menjadi tuntutan publik. Kejelasan dari pihak berwajib sangat diharapkan untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik.
Oloan Paniaran Nababan, yang dituduh dalam unggahan tersebut, membantah tuduhan itu melalui konfirmasi yang dilayangkan wartawan via seluler Rabu, 9 April 2025 dengan mengatakan bahwa dirinya adalah korban politik dan kasus tersebut terjadi empat tahun lalu.
” Saat Pilkada tahun 2024 pun muncul berita itu tetapi kami tdk terbukti sesuai yg di tuduhkan. Tp Puji Tuhan semua terbantahkan karena memang kami tdk pernah melakukan hal itu. Demikian kami sampaikan “. Jawabnya
Ia juga dengan gamblang menyatakan telah memenangkan Pilkada 2024. Namun, ia menolak memberikan keterangan lebih lanjut tentang penanganan kasus oleh Poldasu.
” Tdk ush lah, Sdh Aman itu. Sdh 4 Tahun. Terima kasih Hidup saya selalu melayani dan berbuat yg terbaik bagi Masyarkat kami “. Ujarnya
” Gak berkenan. Puji Tuhan sdh menang di Pilkada. Skrng fokus ke Masyarkat dan melayani yg terbaik “. Tambahnya
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan yang mengganti Kombes Pol. Hadi Wahyudi saat di konfirmasi Kamis, 10 April 2025 belum bersedia memberikan keterangan resmi.
Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya etika dan integritas di lingkungan pemerintahan. Sehingga, Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal dan mekanisme akuntabilitas pejabat publik di daerah.
Publik menantikan langkah konkret Poldasu dalam mengungkap kebenaran dan memberikan sanksi yang tegas jika terbukti bersalah, sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas.
Komentar