Utamapos.com, Deli Serdang
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang yang diwarnai kericuhan pada Senin (23/6) lalu berbuntut panjang. Empat anggota dewan, Antony Dahnil Ginting (Gerindra), Antony Napitupulu (PDI-P), Aldi Hidayat (NasDem), dan Purnama Barus (Golkar), dikecam karena dianggap melanggar etik dan prosedur parlemen. Aksi mereka menduduki kursi pimpinan Dewan setelah kericuhan dinilai arogan dan tidak mencerminkan moral sebagai wakil rakyat.
M. R. Sutoyo, S.H Ketua AMPK (Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan) Sumatera Utara, menyatakan keprihatinannya atas tindakan keempat anggota dewan tersebut. “Mereka seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, bukan malah menunjukkan sikap yang tidak pantas,” tegas Sutoyo pada Kamis (26/6). Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan arogansi dalam menjalankan amanah rakyat.
Sutoyo mendesak pimpinan partai dari keempat anggota dewan untuk mengambil tindakan tegas. Ia menekankan pentingnya menjaga nama baik partai, terutama mengingat rekam jejak yang baik, khususnya Partai Gerindra. “Ini harus segera ditindak. Kita minta ketua partai segera mengambil langkah agar nama baik partai tetap bersih,” ujarnya.
Namun, hingga saat ini, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Deli Serdang dan Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Utara, Zakky Shahri dan Ade Jona Prasetyo, belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Keduanya terkesan bungkam atas desakan untuk memberikan klarifikasi.
Kericuhan dalam rapat paripurna sendiri bermula dari desakan 36 anggota dewan untuk segera membahas KUA-PPAS dan LKPD. Namun, Ketua DPRD Agustiawan Saragih menolak karena belum adanya rapat pimpinan dan penjadwalan resmi melalui Badan Musyawarah (Banmus). Setelah Agustiawan meninggalkan ruang sidang, mayoritas anggota yang hadir memutuskan untuk melanjutkan paripurna secara mandiri dan menunjuk keempat anggota tersebut sebagai pimpinan sementara. Tindakan inilah yang kini menjadi sorotan dan menuai kecaman publik. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang tata kelola pemerintahan dan etika berpolitik di Kabupaten Deli Serdang.
Komentar