Fraksi Partai NasDem resmi menarik Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Keputusan itu tercantum dalam surat bernomor F.NasDem.758/DPR RI/8/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem, Victor Bungtilu Laiskodat, serta Sahroni sendiri dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Fraksi. Dengan keputusan tersebut, Sahroni kini dipindahkan ke Komisi I DPR. Sementara kursi Wakil Ketua Komisi III yang ditinggalkannya digantikan oleh Rusdi Mase Mapasesu, yang sebelumnya duduk di Komisi IV.
Pergantian ini tak sekadar rotasi biasa, melainkan dikaitkan dengan sorotan publik terhadap pernyataan Sahroni soal gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR. Polemik yang melebar ke ruang publik membuat posisi politiknya semakin rumit, hingga berimbas pada jabatannya di salah satu komisi strategis DPR tersebut.
Sorotan Publik atas Pernyataan Sahroni
Ahmad Sahroni sebelumnya menjadi perhatian usai menyampaikan pandangan terkait gaji dan tunjangan anggota DPR. Ia meminta masyarakat tidak hanya melihat besarnya nominal, tetapi juga cara anggota dewan mendistribusikan rezekinya kepada masyarakat. Menurutnya, setiap dari 580 anggota DPR memiliki cara sendiri untuk berbagi.
Sahroni juga menilai tunjangan yang diberikan jauh lebih hemat dibanding fasilitas rumah dinas. Jika dihitung, biaya perawatan rumah dinas bisa melampaui Rp50 juta per bulan. Pernyataan itu justru memicu reaksi keras publik, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit dan kebijakan pajak pemerintah yang semakin memberatkan rakyat.
Viral Kritik Bubarkan DPR
Kritik semakin keras ketika Diaspora Indonesia, salah satunya melalui Salsa Erwinah Huta Galung, menantang Sahroni untuk berdebat terbuka mengenai fasilitas mewah DPR. Salsa menyoroti kesenjangan antara gaji anggota DPR dengan upah rata-rata masyarakat Indonesia yang dinilai terlalu jauh.
Perbandingan internasional juga menjadi bahan kritik. Di Singapura, gaji parlemen hanya 2,6 kali lipat dari UMR, di Malaysia sekitar 6 kali lipat, dan di Swedia hanya 1,9 kali lipat. Sementara di Indonesia, jaraknya mencapai 34 kali lipat, dengan UMR nasional rata-rata Rp3,5 juta per bulan berbanding dengan take home pay anggota DPR yang mendekati Rp120 juta.
Kritik juga diarahkan pada fasilitas DPR yang mewah, mulai dari staf pribadi, tunjangan rumah, hingga tunjangan telepon berjuta-juta. Hal ini dianggap tidak adil ketika masyarakat justru harus membayar pajak lebih besar, termasuk kenaikan PPN dan PBB.
Tak berhenti di situ, seruan “bubarkan DPR” mulai ramai digaungkan warganet. Kritik itu menggambarkan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga legislatif yang dinilai jauh dari empati publik.
Respons Sahroni di Media Sosial
Alih-alih menerima tantangan debat yang diajukan diaspora, Sahroni memilih berkomentar lewat media sosial. Dalam unggahannya, ia menolak ajakan debat dengan menyebut dirinya masih perlu banyak belajar. Bahkan, ia sempat mengunggah tangkapan layar penampilan Salsa di salah satu siaran televisi, namun unggahan itu tak bertahan lama dan segera dihapus.
Sikap tersebut kembali menuai kritik karena dinilai tidak menyelesaikan masalah substantif, melainkan memperlebar jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat. Publik pun semakin menyoroti gaya hidup Sahroni yang kerap disebut sebagai “Crazy Rich” dan kerap memamerkan koleksi mobil serta motor mewah di media sosialnya.
Imbas Politik dan Pergantian Jabatan
Kontroversi yang tak kunjung mereda membuat posisi Sahroni kian sulit. NasDem akhirnya mengambil langkah cepat dengan menariknya dari jabatan Wakil Ketua Komisi III, komisi yang kerap berurusan dengan isu hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Pergantian ini dianggap sebagai bentuk pengendalian kerugian politik sekaligus upaya meredam kritik publik terhadap partai. Dengan dipindahkannya Sahroni ke Komisi I, ia tetap memiliki kursi di DPR, tetapi tanpa posisi pimpinan komisi yang strategis.
Kesimpulan
Pencopotan Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR tak lepas dari polemik besar yang ditimbulkan oleh pernyataannya soal tunjangan DPR dan responsnya terhadap kritik publik. Viralitas isu “bubarkan DPR” menandai ketidakpuasan masyarakat terhadap kesenjangan yang dirasakan antara kehidupan mewah wakil rakyat dan realitas pahit rakyat kebanyakan.
Keputusan Fraksi NasDem memindahkan Sahroni ke Komisi I menjadi sinyal bahwa partai tak ingin berlama-lama menanggung beban citra buruk akibat kontroversi yang melibatkan kadernya. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah pergantian posisi ini cukup untuk meredam kritik publik, atau justru menjadi momentum baru untuk menuntut DPR lebih transparan dan berempati kepada rakyat?
Komentar