utamapos.com

Reformasi Akuntabilitas yang Tidak Merata di Indonesia

Utamapos.com – Setelah Indonesia beralih ke demokrasi pada tahun 1999, reformasi akuntabilitas di parlemen dan birokrasi menjadi agenda. Pada tahun 2002, UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU 30/2002 membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagai upaya untuk menyelesaikan warisan korupsi dari era otoriter Suharto.  Indonesia juga mereformasi tugas yang tumpang tindih dari badan audit yang ada, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

banner 720x90

Harta Kekayaan Para Artis yang Jadi Anggota DPR

Harta Kekayaan Para Artis yang Jadi Anggota DPR – Saat ini sejumlah artis Indonesia menjadi anggota DPR, salah satunya Krisdayanti. Masyarakat sebenarnya bisa ikut memantau aset artis yang tergabung dalam DPR. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui situs resmi KPK membuka diri bagi publik untuk bisa mengakses aset penyelenggara negara.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.