UtamaPos.com || Rokan Hilir Riau- Kamis 15 Mei 2024. Abdul Rab Ketua BDMRH – ADPK Rokan Hilir Riau, gelar aksi untukrasa didepan Mes Pemkab Rohil Kamis sore 15 Mei 2024 pukul 14.30 bersama masyarakat Anti dengan pelanggar Konstitusi yang terjadi di Rokan Hilir.
Dalam aksi tersebut, masyarakat Anti Pelanggar Konstitusi tuntut Bupati Rohil H. Bistamam dan Jhony Charles Wakil Bupati Rokan hilir. Masyarakat menuntut kebijakan Bupati Rohil tentang pelantikan PJ. Penghulu se-Rokan Hilir pada pekan lalu 08 Mei 2025.
Orasi masyarakat tersebut menyampaikan, pelantikan Pj. Penghulu tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 dan Turunan UU 2014. Khusus pemerintah daerah kami tidak pernah melihat peraturan daerah (PERDA) sampai saat ini sebut masyarakat dalam orasi didepan Mes Pemkab Rohil kamis sore.
Selanjutnya, orasi masyarakat tersebut menganggap Pemerintah Rokan Hilir diduga keliru melakukan pengangkatan PJ. Penghulu se-Rokan Hilir.
Selain itu, Ketua BDMRH – ADPK Rokan Hilir juga memberikan keterangan terkait aksi Unjukrasa. Masyarakat Rokan Hilir Anti dengan Pelanggar Konstitusi, sesuai baleho yang kami bentangkan depan Mes Pemkab Rohil, dari tema itu kami masyarakat anti dengan pelanggar Konstitusi. Kami juga anti dengan pembiaran pelanggar Konstitusi dua hal yang berbeda tadi kami anggap anggota DPR RI Karmila Sari yang viral di fesbook sebut melanggar konstitusi, jelas Abdul Rab saat diwawancarai awak media ini.
Tidak hanyaitu, Abdul Rab juga menyampaikan keawak media. Ada vidio yang viral anggota DPR RI menyambut pegawai honorer Damkar atau BPBD pada saat itu kenapa dia yang menyambutnya, itu salah satu bukti nyata yang kita saksikan bersama pelanggaran. Nah, itu kan kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kenapa dia yang menyambut kedatangan honorer tersebut dia meminta salah seorang dari mereka terkecuali Kadis itu yang pertama paparnya.
Yang kedua, etika dan moral kami menjaga Marwah H. Bistamam seorang Bupati, itukan rumah dinas kenapa dibuat tempat pesta ulang tahun hotelkan banyak kata Abdul Rab, kenapa harus dimes Pemda itu yang harus kita jaga Marwah Rokan Hilir.
Disisi lain, sementara Bupati Rokan Hilir kalau kami katakan bupati tidak tahu bahwa anggota DPR RI Karmila Sari menerima honorer yang demo itu tidak tahu, atau pun bupati sudah tahu didiamkan, mungkin nyaman saja, artinya membiarkan pelanggaran itu yang kami sebut. Bahwa Bupati Rokan Hilir membiarkan pelanggaran konstitusi, itu lah kerangka yang kami orasikan hari ini, tutur Abdul Rab. (Supiyanto)
Komentar