KETUA BAWASLU TEKANKAN NETRALITAS , INTEGRITAS MORAL , ETIKA DAN PERILAKU KEPADA SELURUH PANWASCAM SEKABUPATEN SOLOK PADA PEMILU 2024.

PREMIERE HOTEL SOLOK, 23 MEI 2023- Utamapos.com. Bawaslu Kabupaten Solok selenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Kode Etik dan Perundang-undangan lainnya terhadap Panwascam se Kabupaten Solok.

Acara yang dibuka oleh ketua Bawaslu Kabupaten Solok yang diwakili Divisi HPPH ( Hukum Pecegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ) Bawaslu Kabupaten Solok Mara Frandes Hidayatullah , S.Kom.

Diawali dengan menjelaskan tentang cara dan alur kerja DKPP yang mengkaji semua persoalan persoalan yg terkait dg penyelenggara pemilu dan pakta Integritas.

Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Panwascam, kewenangan DKPP ( Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ) dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Kota.
” Kami wanti wanti dari sekarang Jika seandainya masih ada jiwa nakal dalam tubuh penyelanggara maka Bawaslu kabupaten solok akan mengambil tindakan sesuai undang undang terhadap adanya penyelenggara yang tidak mempunyai integritas moralalitas, etika dan perilaku dalam mengemban tugas sebagai penyelenggara ” tegas Mara Frandes.

Dalam acara yang dihadiri oleh 14 Komisioner Panwascam se Kabupaten solok, Kesbangpol, Kominfo, dan media ,menghadirkan dua orang pemateri dari internal dan eksternal Bawaslu Kabupaten Solok.

Materi pertama disampaikan oleh Otang Rosadi Rektor Universitas Eka Sakti Padang mengawali pembicaraan dengan meletakkan tugas dan amanat Undang Undang sebagai penyelenggara lebih kepada mensyukuri nikmat yang maha kuasa sehingga dalam menjalankan tugas berada dalam koridor yg sudah ditentukan yang tertuang dalam UU no.7 Tahun 2017 .

Kode etik adalah kewajiban dan larangan serta ucapan yg ruang lingkupnya pelanggaran ADM, Tindak pidana pemilu, Sengketa Proses dan Sengketa Hasil.

Jari jari panwascam juga jadi perhatian yg serius jangan sampai jari jemari terjebak dalam like status sosial media yang mengarah kesalah satu calon atau partai , jujur dan benar dalam menyampaikan informasi sesuai data dan fakta dan informasi tersebut harus akurat dan utuh.

Professionalitas juga tidak kalah penting dalam menjalankan tugas. Selain itu netralitas ASN termasuk kedalam perundang undangan lainnya yang diselesaikan pada titik akhir ke Komisi ASN.

Pada sesi terakhir materi disampaikan internal Bawaslu kabupaten solok oleh Andri junaidi, MH divisi P3S ( Pelanggaran Penyelesaian Sengketa ).
Dalam kesempatan ini Andri Junaidi, MH menyampaikan tentang penanganan penemuan dan laporan.

Sumber dugaan pelanggaran pemilu terbagi menjadi dua yaitu adanya temuan dan laporan yang keduanya wajib ditindak lanjuti oleh Panwascam sesuai dengan waktu dan proses yang ditentukan menurut undang undang, lengkap syarat formil dan materil.

Komunikasi dengan Kesbangpol, disdukcapil, BKSDM harus terjalin harmonis demi nantinya bisa menyelesaikan temuan ataupun laporan tentang adanya keterlibatan ASN yang ikut berkampanye ,
Lalukan sesuai langkah dan alur. ABD21