Dinas Pendidikan Simalungun Kembali Diterpa Isu Miring, Bupati DR.Anton Saragih Didesak Copot Pejabat Bermasalah.
Utamapos.com
Simalungun –SUMUT
Dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun kembali diguncang isu miring. Sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan (Dikjar) diduga terlibat dalam berbagai praktik praktik tidak sehat yang mencoreng dunia pendidikan.jika hal ini dibiarkan berlarut larut dikuatirkan akan membuat citra kepimpinan Bupati dan Wakil Bupati DR. Anton Saragih- Benny Sinaga dipertanyakan.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir dan kerap menjadi pemberitaan di berbagai media online terkait pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Korwil Tanah Jawa, Berto Saragih. Ia dikabarkan mengutip sejumlah uang dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah, sehingga membuat para Kepala sekolah (Kepsek) di Kecamatan Tanah Jawa banyak yang mengeluh dan resah.
Tak hanya itu, Korwil Hatonduhan, Romel Hutabarat, juga terseret dalam dugaan praktik tidak etis, Ia disebut-sebut memaksa para kepala sekolah agar membeli buku dari Penerbit Mas Media.
Selanjutnya terkait pemasangan spanduk ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri thn 2025 yang juga diduga melibatkan Korwil Hatonduhan tersebut sehingga menuai polemik dan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.
Dan yang paling mencengangkan adalah dugaan praktik jual beli proyek di lingkungan Dikjar. Kabid Sarana dan Prasarana (Sapras), Parolan Sidauruk, dituding telah mengutip uang panjar kepada pihak rekanan tertentu sebelum proses lelang tender resmi dimulai.
Berbagai dugaan pelanggaran ini menimbulkan keprihatinan luas. Masyarakat Simalungun khawatir bahwa praktik semacam ini kedepan akan merusak citra dunia pendidikan di tanah “Habonaron do Bona’ dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan Simalungun yang baru.
Sejumlah pihak, dan elemen masyarakar berharap agar Bupati Simalungun, Dr. Anton Saragih bertindak tegas.dan mendesak agar pejabat yang diduga terlibat dalam praktik tercela ini segera dicopot demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Hingga berita ini dipublikasikan awak media belum berhasil melakukan konfirmasi dengan pihak pihak terkait..Red/in.
Komentar