Utamapos.com, pekanbaru – Berapa hari ini media sosial ramai memberikan terkait Protes Salah Satu Bupati Asal Provinsi Riau Yaitu Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, memprotes Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ihwal dana bagi hasil (DBH) produksi minyak di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Bahkan beliau mengaku sudah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menggugat Presiden Joko Widodo perihal Dana Bagi Hasil ( DBH).
Menurut Bupati Muhamad Adil, dana bagi hasil yang didapat oleh wilayah yang dia pimpin terbilang kecil. Padahal, pengeboran minyak di Kepualauan Meranti dilakukan secara besar-besaran di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Lifting minyak di Meranti belakangan meningkat drastis, hampir mencapai 8.000 barel per hari dari yang sebelumnya 3.000-4.000 barel per hari.
Belum lagi, asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 dollar AS per barel dari yang sebelumnya 60 dollar AS per barel.
Dengan hitungan tersebut, dana bagi hasil yang diterima daerahnya cuma Rp 115 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Teganya minyak kami, duit kami tidak diberikan.
Daniel Saragi.SH Ketua DPP Pemuda Lira Bidang Hukum sangat mengapresiasi Keberanian Seorang Kepala Daerah yang Berani Protes ke Pusat mengingat Riau merupakan Daerah Penghasil Minyak Terbesar SE Indonesia tetapi masih banyak Masyarakat Riau yang belum sejahtera Khusus nya Kabupaten Meranti merupakan salah satu Kabupaten Termiskin di Provinsi Riau
Saya Sebagai Pemuda Riau sangat Bangga Kalau Semua Kepala Daerah Berani bersuara lantang tentu Pusat tentu ini akan menjadi suatu hal yang baik agar Pusat Mau memperhatikan Provinsi Riau yang kaya Hasil Sumber daya Alamnya dan
Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pengolahan Minyak Bumi akan meningkat di tahun depan. Saya yakin Masyarakat Riau Pastinya Mendukung Bupati Kabupaten Meranti yang telah menyampaikan Aspirasi Masyarakat Riau, ini bukan hanya aspirasi masyarakat Meranti saja ungkap Daniel.
Bupati Adil Juga Mengancam Jika persoalan ini tak kunjung selesai, bakal meminta supaya semua kegiatan pengeboran minyak di Kepulauan Meranti dihentikan.
“Jadi seandainya (hasil minyak) naik, kami penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan nanti bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti,” kata Adil
Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa kami juga masih bisa makan daripada uang kami diisap sama pusat,” tuturnya. Daniel Menambahkan Kita semua berharap Pusat Mau mendengar kan Aspirasi Masyakarat Riau Agar dapat mengurangi Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau khusus nya di Kabupaten Kepulauan Meranti ujarnya. Redaksi
