Bendahara Disdik Madina SD Tak Ditahan Hanya Wajib Lapor, Dikarenakan Mempunyai Anak Bayi.

Bendahara Disdik Madina SD Tak Ditahan Hanya Wajib Lapor, Dikarenakan Mempunyai Anak Bayi.

Utamapos.Com | Medan

MEDAN-Bendahara Dinas Pendidikan (Disdik) Madina Surni Dalimunte atau SD tak jadi ditahan kasus suap PPPK Madina 2023 usai ditetapkan tersangka.

Bendahara Disdik Madina ini hanya dikenakan wajib lapor ke Polda Sumut karena memiliki bayi yang masih menyusui.

Selain Bendahara Disdik, ada empat tersangka lain yang juga sudah ditetapkan yang berasal dari BKD (BKPSDM) dan Disdik Madina.

Keempat orang ini langsung ditahan di Rutan Polda Sumut sejak Jumat (2/2/2024).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menyebutkan bahwa SD yang merupakan Bendahara Disdik Madina itu adalah seorang wanita yang mempunyai bayi yang masih menyusui.

“Dengan pertimbangan kemanusiaan, yang bersangkutan memiliki balita yang membutuhkan perhatian orang tua,” jelas Kombes Hadi Wahyudi kepada wartawan, Jumat.

Total ada lima tersangka baru dalam kasus suap PPPK Madina 2023 yaitu Kepala BKD atau BKPSDM Abdul Hamid Nasution, Bendahara Disdik Surni Dalimunte, Kasi Dikdas Heriyansah, Kasubag Umum Isman Batubara, dan Kasi Pendidikan PAUD Dedi M.

“Terhitung hari ini polisi menahan 4 tersangka dan 1 tersangka atas nama SD wajib lapor dengan pertimbangan kemanusian,” ujar Kombes Hadi.

Empat tersangka baru ini ditahan di Rutan Polda Sumut menyusul Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto Siregar yang telah ditahan terlebih dahulu pada bulan lalu.

Dengan demikian, hingga Jumat (2/2/2024), sudah ada enam tersangka dalam kasus suap seleksi PPPK guru 2023 Mandailing Natal ini.

Keenam tersangka itu antara lain ; Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto Siregar, Bendahara Disdik Madina Surni Dalimunte, Kasi Dikdas Heriyansah, Kasubag Umum Isman Batubara, dan Kasi Pendidikan PAUD Dedi M, dan Kepala BKD Abdul Hamid Nasution.

Keenam tersangka ini dikenakan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1e KUHP, Tungkas Humas Poldasu Kepada Awak Media Utamapos.Com (TJ)