SOSIALISASI PERATURAN BAWASLU DAN PRODUK HUKUM NON PERATURAN BAWASLU TAHAPAN PEMILU 2024 Ke SELURUH PKD Se KABUPATEN SOLOK

Kabupaten Solok ,Utamapos.com- 09/ 10/2023.

Bertempat di ruang pertemuan D’ relazion lukah pandan solok, Bawaslu dan staf menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan  Bawaslu pada tahapan Pemilu 2024 kepada panwascam sekabupaten solok.

kegiatan ini dihadiri PKD sekabupaten solok sebanyak satu orang pernagari dari 74 nagari , Polres Solok, Polres Solok kota, Kesbangpol, KPU Kasubag hukum kabupaten solok, Mahasiswa Ummy Solok dari fakultas hukum, dan beberapa awak media.

Foto Peserta saat menyanyikan lagu Indonesia raya

 

Khusus pada kegiatan ini , Bawaslu kabupaten Solok tidak melibatkan pemateri dari luar, hanya dari internal saja. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu kiat silaturrahmi dan perkenalan langsung pasca dilantiknya komisioner baru dijajaran Bawaslu Kabupaten Solok.

Acara fullday ini dibuka oleh Ir.Gadis. M.Si  kordiv HPPH Bawaslu Kabupaten Solok. Dalam pembukaannya menyampaikan beberapa hal hal tentang tugas dan tanggung jawab serta integritas sebagai penyelenggara.

Materi pertama disampaikan oleh Haferizon. SHi kordiv HPPH tentang perlunya memastikan hal hal yang penting dalam pengawasan kampanye, baik dalam kampanye melalui daring sosial media dan kampanye memakai alat peraga kampanye ( APK ). PKD wajib memastikan apakah APK sudah terpasang sesuai dengan tempat, aturan muatan gambar, sesuai ukuran dan kategori sesuai undang undang no 7 tahun 2017. Adapun tentang media sosial wadah kampanye harus sudah terdaftar di KPU  seperti media TV swasta dan TV Pemerintah dimulai dari 21 januari sampai 10 februari 2024.

Pada sesi kedua materi disampaikan oleh Ir.Gadis. MSi kordiv P3S bahwa seluruh penyelenggara benar benar dipastikan tidak menjadi pengamat politik yang berujung pada menggiring opini masyarakat untuk mengarah kepada salah satu calon atau paslon. Pengawasan kepada seluruh ASN yang ikut berkampanye merupakan pelanggaran yang rentan terjadi. Sengketa antar peserta diselesaikan sesuai dengan materi sengketanya, bisa pidana dan juga bisa penyelesaian ditingkat Gakkumdu.

 

 

 

 

 

 

Untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 ada sedikit perbedaan dengan adanya PKPU NO 20 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PKPU NO 15 TAhUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  yang mana memperbolehkan kampanye dilingkungan pendidikan selevel perguruan tinggi sebagai mana diatur pada pasal 72 sepanjang tidak menggangu fungsi pendidikan dan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu serta tidak memihak pada paslon atau partai manapun.

Adapun jumlah peserta kampanye ditingkat pusat tidak lebih dari tiga ribu orang, ditingkat provinsi sebanyak dua ribu orang serta ditingkat kabupaten seribu orang, sedang untuk kecamatan sampai saat ini belum ada aturan dan acuan terbaru” tegas Uni Gadih kerap disapa. Abd21