Kades Cirompang diduga memilih Bungkam Saat ditanya Program Pengadaan Bibit Ikan

Kades Cirompang diduga memilih Bungkam Saat ditanya Program Pengadaan Bibit Ikan

Berita utama176 Dilihat

Kades Cirompang diduga memilih Bungkam Saat ditanya Program Pengadaan Bibit Ikan

Lebak, – Adanya dugaan ketidaktransparanan dalam alokasi anggaran DD tahun 2023 untuk Program Bantuan Pengadaan Bibit Ikan dan pakan, saat dikonfirmasi (MS) Kepala Desa Cirompang Kecamatan Sobang diduga memilih Bungkam. Kamis, (22/2/24)

Berdasarkan Laporan realisasi penggunaan DD TA 2023 alokasi anggaran untuk Bantuan Bibit Ikan tercatat sebesar Rp 43.413,000 yang diperuntukan untuk masyarakat setempat.

Namun Menurut sumber yang enggan dipublikasikan identitasnya, hal itu patut dipertanyakan sebab Menurutnya Program pengadaan Bibit Ikan tersebut diduga banyak warga yang tidak mengetahui.

Mulai dari sistem penyaluran, Jumlah kelompok Penerima hingga bagaimana Perkembangan selanjutnya Program tersebut untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Guna kepentingan informasi Publik dalam menyajikan keberimbangan berita. Awak media berupaya meminta keterangan dan Penjelasan Pemerintah Desa Cirompang, dalam hal ini, awak media berupaya menghubungi Kepala Desa setempat.

Sebab, seperti halnya informasi yang dikatakan sebelumnya oleh Mantri Tani Desa Cirompang (MTD) bahwa Program Perikanan di Cover oleh Kepala Desa.

“Maaf pak sebelumnya,untuk terkait program perikanan saya tida ikut campur. Soalnya yang mengcover program itu Kepala Desa dan Kelompok,”ungkap Herdi, MTD Desa Cirompang

Namun, MS Kepala Desa Cirompang, saat dihubungi beberapa kali melalui Saluran Whatsaap, baik via Chat maupun Telpon. Dirinya tidak merespon, padahal Kontak whatsaapnya aktif dan berdering.

Dengan demikian diduga Kepala Desa Cirompang lebih memilih Bungkam dengan tidak memberikan Penjelasan apapun atas pertanyaan-pertanyaan yang ajukan.

Padahal jelas jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan.Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu keterbukaan informasi public tersebut bertujuan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dalam penggunaannya, karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi. Sehingga hal tersebut harus disikapi dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa itu sendiri,Pemerintah Kecamatan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait.(tri/tim)

Komentar